BEM vs LPM

5 Nov

Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan seorang adek yang baru saya kenal. Diskusi yang cukup menarik, mengingat background kami yang sangat berseberangan. Saya yang (calon mantan) aktivis BEM, sedang dia adalah aktivis LPM.

Diskusi kami berlangsung cukup seru. Jarang-jarang saya berinteraksi dengan orang LPM. Topik pembicaraan pun saya bawa ke arah yang telah lama saya harapkan. Memandang BEM dari kacamata LPM, dan memandang LPM dari sudut pandang BEM.

Hm.. ternyata saya mendapatkan beberapa konklusi. Menurut adeknya itu, konsep ideal sebuah organisasi mahasiswa yang bergerak dalam pelayanan publik adalah advoksinya. Makanya jangan heran kalau kawan-kawan jurnalis akan sangat gemas pada lembaga publik seperti BEM yang kurang cepat tanggap pada persoalan advokasi, kebijakan birokrat serta permasalahan umat. Bagi mereka, keberhasilan BEM bukan terletak pada seringnya mengadakan seminar, talk show, dan acara-acara serupa. Tapi pada kegesitan untuk melaksanakan advokasi maupun pengkritisan terhadap kebijakan birokrat. Iya, pada bagian ini saya pun sepakat. Konsepsi ideal sebuah lembaga yang terkonsentrasi pada proses advokasi memang akan tepat jika fungsi-fungsi itu berjalan baik. Pendapat inilah yang kemudian menarik saya pada kondisi realita di lapangan. Fungsi-fungsi tersebut akan dapat berjalan semestinya ketika orang-orang di lapangan tergolong orang yang mudah gelisah dengan situasi. Tetapi, bagaimana bila kondisinya ‘rasa gelisah’ ini kemudian diredupkan pada personal BEM? Misalkan ada isu besar di kampus, yang orang biasa saja menganggap itu masalah, tapi saat sampai di telinga pengurus BEM ‘biasa aja tuh..’ nah lho…

Barangkali kondisi ini terjadi karena adanya disorientasi serta pengaburan makna lembaga publik itu sendiri. Pada dasarnya, lembaga publik adalah lembaga yang orientasinya adalah untuk publik, bukan kepentingan tidak jelas yang malah membuat lembaga tersebut mengalami ‘disfungsional’. Dan orang-orang yang berada di dalamnya pun juga tengah mengalami pengaburan posisi.

Inilah yang sepantasnya diketahui, bahwa penting diadakan sebuah penyegaran kembali makna dan fungsi lembaga publik tersebut.
Kemudian jika menilik posisi LPM di mata BEM, sebenarnya kondisi nya pun juga tidak jauh beda. Permasalahan internal yang juga mengalami ‘perbedaan frekuensi kegelisahan’ pun juga seringkali membuat LPM tidak dapat memposisikan lebih cepat maupun lebih professional dibanding BEM. Artinya, ketika LPM pun menuntut kesigapan dari BEM, maka secara kinerja pun sebaiknya LPM dapat memberi contoh ‘kesigapan maupun ketepatan’ tersebut.

Nah, kalau sudah tau akan seperti ini, maka yang terjadi seharusnya adalah ‘fastabiqul khoirot’, berlomba-lomba dalam kebaikan antara BEM dan LPM. Saling mengingatkan ketika masing-masing tidak berada pada kondisi ideal sebuah lembaga. Sebab seperti sebuah pepatah, ‘orang tidak akan benar-benar percaya bahwa rasa garam itu asin jika belum pernah mencicipinya’. Pada dasarnya masing-masing memiliki tujuan yang baik untuk perbaikan pada kondisi kampus kita tercinta.

Seperti peristiwa yang juga baru saya alami beberapa hari yang lalu, saat dengan lantang salah seorang anggota LPM fakultas saya dalam sebuah forum KM mengatakan bahwa mereka bersikeras untuk merubah status dari Lembaga Semi Otonom menjadi Lembaga Otonom dengan harapan mereka ‘terlepas dari interfensi’ BEM. Saya pun hanya tersenyum mendengarnya, sebab memang itu tujuan awal saat BEM periode saya mencoba untuk ‘menghidupkan’ kembali LPM fakultas yang sempat vakum sangat lama. Namun istilah interfensi cukup membuat telinga saya panas. Barangkali ini hanyalah statement karena termakan persepsi bahwa LPM harus menjadi oposisi BEM. Saya pun telah meluruskan bahwa posisi kita pun sebenarnya sama, untuk perbaikan dan pengabdian pada mahasiswa, jadi kenapa harus saling mencari kelemahan?

Pasca diskusi tersebut akhirnya cukup membuat saya memperbaiki persepsi saya tentang LPM, yang sebelumnya saya memandang mereka hanya senang mencari-cari kekurangan BEM. Tapi ternyata mereka seperti itu karena alasan yang cukup saya terima, dan sekali lagi, saya malah sepakat.

Yah.. nampaknya sekali-kali perlu untuk menarik sebuah konklusi dari perbedaan-perbedaan persepsi ini, bagaimana LPM dan BEM dapat berjalan seirama…
Wallahualam bishowab..

8 Tanggapan to “BEM vs LPM”

  1. sasukefernandez November 9, 2008 pada 7:13 am #

    bayangkan bila BEM dan LPM sudah jadi satu kesatuan!! alangkah indahnya (maksude opo?)

  2. aviana November 11, 2008 pada 4:46 am #

    bukankah sudah seharusnya setiap generasi berhak menuliskan sejarahnya sendiri mbak??kenapa tidak ditinggalkan saja “perbedaan” yang pernah terjadi dulu??

  3. s H a November 11, 2008 pada 4:56 am #

    Di saat generasi yang baru datang,apakah ini tak bisa diubah ? Saia tw kita tak bisa jadi satu *maaf ya sasuke* tapi tak bisakah berjalan berdampingan dalam satu jalan yang tak berbentr0kan ? Sejarah perubahan harus’a bisa dicatatkan,tapi kendala yang ada membuat semwa itu terlalu sulit untuk dimengerti berbagai pihak . Huuufh

  4. rizal November 21, 2008 pada 6:44 am #

    Idealisme LPM sebagai lembaga independen.
    Namun, jika berkaca pada realita bahwa jarang/tak ada LPM yang bisa independen dari segi finansial, dengan demikian berat (malu) rasanya jika berani teriak-teriak tapi makan masih disuapi…
    Tapi kebenaran memang harus disuarakan.
    Hideup Pers Mahasiswa

  5. agus_r November 21, 2008 pada 10:20 am #

    son mimpi kali kalo LPM dan BEM “bergandengan” tangan. trus siapa yang akan jadi sosial kontrolnya??
    yah…walaupun semua ingin yang terbaik terbaik, tapi tidak perlu jalan yang dipakai adalah seiringan.

  6. haris November 21, 2008 pada 10:30 am #

    hmmm, tema lama dlm perdebatan LPM-BEM. kalo menurut sy, LPM dah gak perlu lagi jadi watch dog-nya BEM, toh di watch dog juga gak gerak2.he2. lebih baik kritik langsung diarahkan ke persoalan pokok yang sedang dibahas. sy kira, kwn2 LPM memiliki banyak prasangka pada BEM, demikian sebaliknya. tapi bagi sy, yang pernah aktif di LPM, yg penting adlh perbaikan internal, bukan sinergi dg lembaga lain, termasuk BEM.

    btw, ni sudah pernah kita omongkan son.he2.

  7. anihandayani Desember 4, 2008 pada 5:16 am #

    hmm..numpang corat – coret yah.
    Kalo dirimu mantan aktivis BEM. Dan Adek yang kamu ajak diskusi dari LPM. Kalo Saya kebetulan pernah bergiat di dua lembaga itu. BEM dan LPM. Walopun beda teritorial. BEM tingkat Universitas. LPM tingkat Fakultas. Tapi esensinya tetep gak bedalah mudah2an.

    Kalo kita analogikan antara BEM dengan LPM dalam konteks kenegaraan. BEM tentu lembaga Kepresidenan. Sedangkan LPM adalah Pers yang berada di luar otoritas kekuasaan. Jelas, subtansi lembaga berbeda meski keduanya sama – sama berperan dalam hal kepentingan publik. Lembaga Pemerintahan sebagai eksekutif jelas punya otoritas eksekusi yang besar. Sedang lembaga pers tidak. Jadi kalau kita hendak menjadikan keduanya versus, dari sudut apa memandang? Karena ranah geraknya berbeda. Saya kurang sependapat dengan pendapat Anda.

    Dalam konteks demokrasi. Ada istilah division power atau separated power. Di Indonesia ejawantahnya bisa dilihat dari lembaga tinggi negara yang ada. DPR, DPA, Presiden, BPK, etc. Lembaga Pers berada di luar jejaring kekuasaan. Lalu dimana posisi pers berada. Menurut saya perslah pilar demokrasi yang ke empat. Di samping 3 pilar lainnya: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Perslah yang sebenarnya bisa menjadi penyambung lidah antara rakyat dengna penguasanya. Perslah yang paling bisa menggambarkan dengan sebenarnya bagaimana pola hubungan itu terbentuk. Maka muncullah adagium. Barangsiapa yang menguasai media, dia berhak menguasai dunia. Sama halnya pers dengan lembaga eksekutif. Zaman orde baru pers di berangus dengan cara otoritarian. Dengan SIUP. Jadilah orde baru yang menguasai segala jenis pemberitaan. Tak adalagi fungsi intermediasai pers. Yang ada pers hanya bekerja untuk pemerintah.

    Pers mestilah berada pada satu titik INDEPENDENSI. Masalah pendanaan tidak perlu membuat pers lantas tidak Independen. Pers Berpihak. Tapi berpihak kepada kebenaran. Dan Independensi itu bisa terjaga dengan menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dari pers itu sendiri.

    Dari tugas yang berbeda antara pers dengan eksekutif. Jelas tugas, pokok, dan fungsi kedua lembaga tersebut berbeda. Mungkin lebih tepat, hubungan baik antara dua lembaga tersebut dibangun atas dasar kehendak kepentingan publik. Kepentingan bangsa dan negara. Kebebasan pers tidak boleh dibatasi. tapi juga jangan terlalu bebas. karena saking bebasnya Pers di negara kita. Jadilah kita negeri paling porno ke empat setelah RUSIA. Wallohu alam.

  8. sphizaetus Januari 5, 2009 pada 2:55 pm #

    ehm..kayaknya jadi kesindir nich aq.y harap maklum kader2 LPM yang pernah aq pimpin kan masih baru semua, jadi ya masih adaptasi dengan kondisi di fakultas.kan lama gak da LPM di fakultas, jadi ketika terbentuk lagi ya gitu dech..
    tapi aq setuju dg “adek tu”.aq kan juga mantan Menteri BEM n PimUm LPM, jadi pas itu ya masih damai2 aj kan..he..he

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: